nusakini.com--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak mempermasalahkan orang-orang untuk mengekspresikan aspirasi politiknya. Hanya saja, alangkah baiknya berbagai deklarasi dukungan pada calon presiden, mengikuti jadwal tahapan pemilihan yang ditetapkan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lebih elegan jika itu disuarakan saat masa kampanye sudah dimulai. Sehingga tak dituding curi start atau lain-lain. 

"Saya kira apakah hari ini atau minggu ini atau bulan ini sudah masa kampanye Pilpres atau belum? Saya kira KPU sudah mempunyai jadwal tahapan tahapan Pilpres. Saya kira harus mengacu kesitu saja. Kalau sudah kampanye ganti presiden, apakah itu menyebut nama atau tidak, apakah itu merupakan dari sebuah proses kampanye atau tidak saya kira Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sudah mempunyai kriteria," kata Tjahjo, menanggapi isu rencana deklarasi ganti presiden di Jakarta, Jumat (4/5). 

Kalau tidak salah, lanjut Tjahjo, dalam acara di Polri, Bawaslu sudah mengeluarkan pernyataan agar acara deklarasi itu jangan sampai menjadi kampanye terselubung. Yang pasti, menurutnya, dalam setiap mengekspresikan aspirasi politiknya, siapa pun itu, jangan sampai mengabaikan etika politik. Indonesia adalah negara demokrasi. Setiap orang bebas mengutarakan pendapatnya. Tapi jangan kemudian memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain yang tak sepaham.  

"Negara yang harus dibangun untuk tidak saling memaksakan kehendak bagi setiap warga masyarakat yang mungkin ada beda pendapat," katanya. 

• Mendagri Tito: Mentan Amran Sahabat Sejak Saya Kapolri
• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia

Sebab yang mencuat akhir-akhir ini kata dia, adalah gejala  sekelompok orang yang memaksakan kehendak pada orang lain yang mungkin berbeda pilihan. Baginya, sikap seperti itu mengabaikan etika. Tidak dewasa. Bahkan bisa menyulut reaksi negatif. 

"Yang kita lihat selama ini kan ada sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya pada kelompok masyarakat lain yang mungkin berbeda pendapat, yang berbeda sikap, pilihan politik. Sikap sikap semacam ini sebuah sikap politik yang tidak beretika," ujarnya. 

Politik, kata Tjahjo harus dibangun dengan etika. Sehingga demokrasi berjalan benar-benar menjadi sebuah proses politik yang bermartabat. Bukan proses politik yang kontraproduktif karena dilandasi oleh sikap memaksakan kehendak. Jangan sampai kemudian kontestasi politik melahirkan sikap permusuhan. Apalagi sampai memecah kerukunan. 

"Kita ingin membangun sebuah proses konsolidasi demokrasi politik kita yang lima tahunan ini yang beretika dan bermartabat. Jangan sampai kejadian lima tahun ini mencederai persahabatan, kegotong-royongan sebagai masyarakat yang berkomunikasi berinteraksi setiap harinya," katanya. 

Tjahjo juga sempat mengomentari kejadian meninggalnya dua anak dalam acara pembagian sembako di Monas. Menurut Tjahjo, sebaiknya biarkan pihak kepolisian bekerja mengusut itu. Semua harus menghormati proses hukum yang sedang dijalankan aparat penegak hukum. Termasuk soal izin dan lain-lain. Biarkan pihak kepolisian yang menjelaskan itu.(p/ab)